|
on South East Asia |
| By: | Putri, Miyati Diana |
| Abstract: | Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hvmpt&r= |
| By: | , febianil |
| Abstract: | Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke empat di dunia. Hal ini dikarenakan angka kelahiran yang begitu tinggi disetiap tahunnya. Namun angka kelahiran yang tinggi ini tidak diiringi dengan berkembangnya infrastruktur publik yang memadai. Hal ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang dikarenakan pemerintahnya yang terus membangun segala sarana dan prasarana tanpa henti. Meski dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tak kalah dengan negara maju. Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan telah membuat Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat berdaya saing,sejajar dengan negara maju. Namun dikarenakan pembangunan daerah yang tidak merata dan rumitnya birokrasi membuat sumber daya manusia di Indonesia sulit untuk mengembangkan diri. Sehingga menyebabkan masih banyaknya penduduk yang bependidikan tinggi namun tidak memiliki pekerjaan. Meski demikian tidak semua penduduk di Indonesia memiliki pola pikir untuk mencari pekerjaan, masih ada pula sebagian besar penduduk di Indonesia yang justru menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya dan juga disekitarnya dan karenanya secara tidak langsung masalah pengangguran di Indonesia dapat teratasi dan membuat perekonomian Indonesia cenderung stabil bahkan gerakan ini telah membuat roda perekonomian Indonesia meningkat menjadi sedikit lebih baik. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:wd5pu&r= |
| By: | , Aryam |
| Abstract: | Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pembangunan perekonomian Indonesia tidak dapat dikecilkan. Menurut Susilo (1996), UMKM memiliki posisi yang penting dalam perekonomian nasional dalam hal kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:kj3vp&r= |
| By: | , Aryam |
| Abstract: | Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju. Koperasi di Indonesia dalam perkembangan nya mengalami pasang dan surut. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3f5w2&r= |
| By: | Mai, Nhat Chi |
| Abstract: | The politics of Vietnam are defined by a socialist republic framework which is ultimately controlled by a single party. The President of Vietnam is the head of state, and the Prime Minister of Vietnam is the head of government, both of these are separate from the General Secretary of the Communist Party of Vietnam who leads the Communist Party and is head of the Politburo & the Central Military Commission, thus the General Secretary is the de facto supreme leader of Vietnam. Executive power is exercised by the government and the President of Vietnam. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:4fn9w&r= |
| By: | T, Andi Marhuni |
| Abstract: | Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke empat di dunia. Hal ini dikarenakan angka kelahiran yang begitu tinggi disetiap tahunnya. Namun angka kelahiran yang tinggi ini tidak diiringi dengan berkembangnya infrastruktur publik yang memadai. Hal ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang dikarenakan pemerintahnya yang terus membangun segala sarana dan prasarana tanpa henti. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:2qpe6&r= |
| By: | Rifaldi, Muh |
| Abstract: | Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju. Koperasi di Indonesia dalam perkembangan nya mengalami pasang dan surut. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:h3jn6&r= |
| By: | Amalia, Muhlisatul |
| Abstract: | Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional di Indonesia, yang secara tidak langsung juga telah membuat perekonomiaan di Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik di setiap tahunnya. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bg469&r= |
| By: | Hoàng, Vương Quân |
| Abstract: | Hai bài báo tìm được có tiêu đề là “Leasing Options” (đăng trên Vietnam Economic Times, tháng 10 năm 1997) và “Private Sector Eyes Investment Funds” (trên Vietnam Investment Review, tháng 6 năm 1998). |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:zsg62&r= |
| By: | Mai, Nhat Chi |
| Abstract: | In 2001 the Vietnamese Communist Party (VCP) approved a 10-year economic plan that enhanced the role of the private sector while reaffirming the primacy of the state sector in the economy. In 2003 the private sector accounted for more than one-quarter of all industrial output. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xrk52&r= |
| By: | Arkam, Fadel |
| Abstract: | Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8r9jh&r= |
| By: | Putri, Miyati Diana |
| Abstract: | Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hokum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. |
| Date: | 2022–04–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bnmue&r= |
| By: | , Muh.Rafli |
| Abstract: | Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pembangunan perekonomian Indonesia tidak dapat dikecilkan. Menurut Susilo (1996), UMKM memiliki posisi yang penting dalam perekonomian nasional dalam hal kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:gwxsc&r= |
| By: | Mai, Nhat Chi |
| Abstract: | U.S. - Vietnam Trade Relations refer to the bilateral trade relationship between the United States of America (U.S.) and the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam) from the 1990s to 2012. After more than two decades of no economic relationship since the end of the Vietnam War, the two governments reestablished economic relationships during the 1990s. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:2vre3&r= |
| By: | Khaerat, Muhammad Emir |
| Abstract: | Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang cukup populer di Indonesia, terutama di kalangan, masyarakat bawah dan menengah.Koperasi utamannya mulai populer semenjak era Presiden Suharto. Menurut UU No.25/1992, koperasi didefinisikan sebagai ”Badan usaha yang beranggotakan anggota seoarang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:2xts7&r= |
| By: | Rifaldi, Muh |
| Abstract: | Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, pemerintahan Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan perkumpulan koperasi. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:fp8hg&r= |
| By: | Rifaldi, Muh |
| Abstract: | Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi pembangunan perekonomian Indonesia tidak dapat dikecilkan. Menurut Susilo (1996), UMKM memiliki posisi yang penting dalam perekonomian nasional dalam hal kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:s4bwe&r= |
| By: | Haya, Nur Anni |
| Abstract: | Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan sistem Ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut, mengacu pada prinsip profit loss sharing. Di Indonesia sendiri, bank syariah sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat Bank Syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. |
| Date: | 2022–04–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3aj4d&r= |
| By: | Hilpert, Hanns Günther |
| Abstract: | With the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on 15 November 2020, the announcement of the EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) on 30 December, and the prospects of enlarging the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), trade policy with and within Asia is gathering speed. In the greater East Asia region, consisting of Japan, South Korea, China and the Association of Southeast Asian nations (ASEAN), economic integration via trade, investment, supply chains and digital connectivity will accelerate. In contrast, regions that remain on the outside - i.e. North America, Europe and India - surely fear that trade flows will be diverted. At the same time, geopolitics have become a determining factor of trade policy. Any agreement also represents political positioning in the context of the Sino-American rivalry, or at least a reinsurance against the risks of economic or technological decoupling. What are the economic and political perspectives of these trade and investment agreements? What goals and strategies are the relevant actors pursuing? And what are the consequences for Europe's trade policy? |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:swpcom:252021&r= |
| By: | Ar, Hijriani |
| Abstract: | Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berwatak sosial dan merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar alas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam UU No.3 tahun 1992, Koperasi merupakan perwujudan perekonomian rakyat yang berasaskan kekeluargan, sedang asas kekeluargaan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan sendirinya koperasi merupakan perekonomian bangsa Indonesia yang utama dan sebagai soko guru perekonomian nasional. Keberadaan koperasi di Indonesia mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota dalam koperasi lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak mengalami kerugian. Koperasi sebagai tiang penyangga pertahanan perekonomian rakyat dan wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang demokratis karena produksi dalam koperasi dikerjakan oleh semua, untuk dan pemilikan oleh anggota masyarakat. Jadi kepentingan anggota diutamakan dari pada kepentingan individu. |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ehbuv&r= |
| By: | Vuving, Alexander |
| Abstract: | After the Vietnam War, unified Vietnam charted a twisty trajectory in search of its place in the world. This course went through five major turning points—in 1977, 1986, 1989, 2003, and 2014—as the ruling Communist Party responded to fundamental changes in Vietnam’s strategic environment. Reflecting competing worldviews in the elites, these responses resulted from the struggle between two long-term choices: to reject the Western-led world order and oppose Western influence or to accept the Western-led world order and adapt Western influence. At a deeper level and from a long historical perspective, this struggle was complicated primarily by Vietnam’s location vis-à-vis China and the major transoceanic routes. If the Vietnam War ended with the triumph of the anti-Western choice, the post-war period has seen Vietnam alternate between anti-Westernism and international integration. Decades of zig-zagging eventually turned Vietnam from an “outpost of socialism” and “spearhead of the world national liberation movement” to an “engaged and responsible member of the international community” and from a fierce opponent to a discreet ally of the United States, while not fundamentally shaking its commitment to denying Chinese regional dominance. |
| Date: | 2022–05–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:df8t3&r= |
| By: | Azizah, Fithri |
| Abstract: | Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:78azv&r= |
| By: | Fanny Salignac (Kedge BS - Kedge Business School); Julien Hanoteau (Kedge BS - Kedge Business School, AMSE - Aix-Marseille Sciences Economiques - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AMU - Aix Marseille Université - ECM - École Centrale de Marseille - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique); Ioana Ramia (UNSW - University of New South Wales [Sydney]) |
| Abstract: | Financial inclusion is a policy priority in both developed and developing countries. Yet almost one in four people remain financially excluded around the globe, with the vast majority living in the developing world. In this paper, we argue that financial resilience: an individual's ability to function effectively in adverse financial situations, can better help us assist people to cope with financial adversity, develop effective policy and, ultimately, improve economic development. This paper builds on an existing financial resilience measurement framework and adapts it to develop a measure appropriate to the context of developing countries. Indonesia, where one in three people are financially excluded, is used as a case country from which to draw conclusions. We use the Indonesia Family Life Survey and put forward the country's first snapshot of financial resilience. Implications for research and policy are presented. |
| Keywords: | Financial inclusion,Financial resilience,Economic development,Poverty,Indonesia |
| Date: | 2022–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03659031&r= |
| By: | Mercy T. Musakwa; Nicholas M. Odhiambo |
| Abstract: | This study investigates the impact of foreign capital inflows on poverty in Vietnam, using annual time series data from 1990 to 2018. The study was motivated by the need to establish if burgeoning foreign capital inflows in Vietnam can support the poverty alleviation agenda. Foreign direct investment (FDI) and external debt were used as proxies for foreign capital inflows; and infant mortality rate, Human Development Index (HDI) and household consumption expenditure were used as poverty proxies. Using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach, the study found foreign direct investment to reduce poverty in the short run and long run when household consumption expenditure was used as a poverty measure. However, the study found FDI to worsen poverty in the short run when infant mortality rate and HDI were used as poverty proxies. The study found external debt to have poverty mitigating effect in the short run regardless of the poverty measure used and in the long run only when household consumption expenditure was used as a poverty measure. |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:afa:wpaper:aesriwp10&r= |
| By: | Thi Nguyet Anh Nguyen; Thi Hong Hanh Pham; Thomas Vallée (LEMNA - Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique - IEMN-IAE Nantes - Institut d'Économie et de Management de Nantes - Institut d'Administration des Entreprises - Nantes - UN - Université de Nantes - IUML - FR 3473 Institut universitaire Mer et Littoral - ECN - École Centrale de Nantes - UN - Université de Nantes - IFREMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - UA - Université d'Angers - UM - Le Mans Université - UBS - Université de Bretagne Sud - ONIRIS - École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique - IMT Atlantique - IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire - IMT - Institut Mines-Télécom [Paris]) |
| Abstract: | This paper investigates trade volatility in the Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3) and its links with output volatility, export diversification, and free trade agreements. To achieve this research objective, we apply several econometric estimators to data from all ASEAN+3 member states over the period 1990–2016. We first find evidence of a positive relationship between output volatility and trade volatility. Second, we reveal that the way export diversification is measured can influence its impacts on bilateral export volatility. Moreover, the relationship between income volatility, trade volatility, and export diversification seems to depend on country size and the level of economic development. |
| Keywords: | ASEAN+3,Export diversification,FTA,Output volatility,Trade volatility |
| Date: | 2020–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03193648&r= |
| By: | Ar, Hijriani |
| Abstract: | Koperasi merupakan usaha bersama dari sekolompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat . Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi diindonesia, tujuan badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:dh3qn&r= |
| By: | Ahsan, Md Nazmul; Shilpi, Forhad; Emran, Shahe |
| Abstract: | We study the effects of 61,000 public primary schools on intergenerational educational mobility in Indonesia using full-count census data, a credible identification strategy, and theory-based nonlinearity in the mobility equation. We find that the mobility curve is concave in most of the cases, and school expansion reduced the degree of concavity. Evidence from a DiD strategy (Duflo (2001)) on primary completion suggests substantial improvements in relative mobility of the children of low educated fathers irrespective of gender. But relative mobility in the college educated households worsened, strengthening the advantages of the better educated households across generations. This highlights the pitfalls of a linear model which incorrectly suggests a weakening of the advantages of the children of educated fathers. For completed years of schooling, there are striking gender differences: the strong effects on sons remain largely unchanged, but there are no significant effects on girls. The surprising absence of an effect on girls is due to an unintended bottleneck at the secondary schooling level creating fierce competition among the Inpres primary graduates. The girls lost ground, experiencing an 8.5 percentage points decline in the probability of completing senior secondary schooling, while the boys reaped a 7.7 percentage points gain. The girls suffered crowding out irrespective of the family background, suggesting that social norms rather than parental economic conditions are the mechanisms at work. |
| Keywords: | Public Schools, Intergenerational Mobility, Education, Theory-based Nonlinearity, Indonesia, Pitfalls of Linearity, Gender Bias, Social Norms, Big Data |
| JEL: | I24 J16 J62 O20 |
| Date: | 2022–05–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:113047&r= |
| By: | Ar, Hijriani |
| Abstract: | Perkembangan perbankan syariah merupakan lahirnya lembaga keuangan syariah yang telah mendapat momentum sejak 1970-an, secara umum mengambil dua pola. Pertama, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (dual banking system) seperti di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan bahkan Indonesia. Kedua, merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (full fledged Islamic financial system), seperti di Sudan, Iran, dan Pakistan. Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dari kedua pola tersebut. Seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan regulasi yang memadai. Pemasaran tidak terlepas dari unsur kompetinsi atau persaingan. Bisnis apapun tidak ada yang dengan leluasa santai menikmati penjualan dan keuntungan. Paling tidak bukan untuk waktu yang panjang bagaimanapun juga akan ada persaingan yang turut menikmatinya. Terkadang ada juga persaingan yang tidak sehat, persaingan yang tidak mengenal pandang bulu atau belah kasihan. Persaingan tidak akan mengenal apakah modal si pesaing itu dari hasil pinjaman atau berasal dari warisan. Sebab itu, masalah persaingan persaingan jadi faktor penting dalam pemasaran. |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hq9mx&r= |
| By: | Lebdioui, Amir |
| Abstract: | This article investigates the role of industrial policy in promoting upgrading in commodity sectors by examining the case of the petroleum, rubber, and palm oil industries in Malaysia. By doing so, it aims to contribute to an emerging scholarship that bridges the developmental state and the global value chains literature. Several findings emerge from this study. First, linkages do not unfold through market forces alone. Commodity value addition processes can be hindered by a range of barriers, including power dynamics alongside global commodity chains. The existence of high barriers for linkage development in developing nations justifies the need of state interventions. Second, successful government interventions for commodity value addition in Malaysia have gone far beyond fixing market failures and a ‘facilitative’ role of the state. Instead, the productive capabilities necessary for value addition were accumulated through coherent industrial policies and the strategic orientation of rents towards achieving productivity gains and learning. Third, political considerations, such the base of the ruling coalition, the regime type (marked by both executive dominance and political competition), and the influence of the regional intellectual climate, are essential to understanding both the policy will and ability to pursue a developmental approach towards commodity value addition. |
| Keywords: | global value chains; heterodox economics; industrial policy; macroeconomic analyses of economic development; natural resources |
| JEL: | O11 O13 O14 O53 Q17 |
| Date: | 2020–11–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ehl:lserod:107523&r= |
| By: | K, Khelvin. |
| Abstract: | Inflasi dan pengangguran merupakan bagian dari masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Inflasi dan pengangguran yang terlalu tinggi, akan berdampak pada fundamental perekonomian negara tersebut. Rendahnya inflasi dan pengangguran terkadang tidak menguntungkan juga, karena inflasi yang rendah akan berdampak pada produktifitas industri negara tersebut. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:v3fj5&r= |
| By: | Sauwaluck Koojaroenprasit (Kasetsart University, Bangkok, Thailand); Sumaree Pumpinyo (Kasetsart University, Bangkok, Thailand) |
| Abstract: | This research aimed to analyze the 4Ps (Product, Price, Place and Promotion) of marketing mix influencing decision to use electric vehicles (EV). The paper compares those who use electric vehicles with those who tend to use them soon. Primary data was obtained from questionnaire. The sample size was 415 comprising 224 of those who use EV and 191 of those who tend to use EV soon. The methodology employed the t statistics for hypotheses testing between these two groups. For Product, the result showed that two sample groups emphasized not significantly different in long-life electric motor, the effectiveness of electric motor power, safety system, design and modernity, multiple charging support, and driving mileage longer than fuel cars. For Price, the result showed that two sample groups emphasized not significantly different in reasonable price with high quality, maintenance cost, price of accessories, and lifetime battery. For Place, the result showed that two sample groups emphasized not significantly different in one-stop service center, many services center branches, and reserve new EV via online. For Promotion, the result showed that two sample groups emphasized not significantly different in car insurance, wall box, and quality assurance for the battery. According to the results, both sample groups were most concerned about price with high quality, and both emphasized not significantly different in reasonable price with high quality. The government should implement the reduction in import tax of EV. |
| Keywords: | marketing mix, EV |
| Date: | 2021–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:smo:lpaper:0142&r= |
| By: | Azizah, Fithri |
| Abstract: | Koperasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan sebagai Badan Usaha sangat ditentukan terhadap besar kecilnya modal yang digunakan. Sejak munculnya UU Koperasi no. 79 Tahun 1958, no. 12 Tahun 1967 dan sekarang UU Perkoperasian no.25 Tahun 1992 simpanan koperasi adalah merupakan modal. Kalangan masyarakatawam pengertian modal koperasi dipersamakan dengan simpanan, sedangkan simpanan koperasi hanya meliputi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Sebelum UU seperti tersebut di atas yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933 dan 1949 tidak mengatur tentang permodalan koperasi dan bidang usaha lainnya, namun hanya mengatur masalah pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan oleh pemerintah. Sedangkan aspek usaha atau bila koperasi menjalankan aktivitas usaha mempedomani hukum sipil yang berlaku pada saat itu. Maka dengan demikian istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah andil atau saham, sama dengan yang digunakan oleh perusahaan pada umumnya. Ada yang berpandangan bahwa istilah simpanan merupakan ciri khas koperasi Indonesia. Akan tetapi kekhasan tersebut tidak akan ada gunanya jika tidak memiliki keunggulan dibanding yang lain. Namun justru sebaliknya kekhasan bisa menempatkan koperasi menjadi eksklusif yang susah berkompetisi atau bahkan tersisih dalam kancah dunia usaha. Tidak ada bahwa rumusan ICA CooperativeIdentity Statement ( ICIS ; 1995 ) menempatkan koperasi dalam posisi eksklusif. Koperasi harus berani tampil dalam lingkungan dunia usaha memperjuangkan ekonomi anggota yang berdampingan dengan dunia usaha lainnya. Baru mulai tahun1992 ditegaskan bahwa perbedaan pengertian status modal koperasi, yaitu modal sendiri dengan modal pinjaman. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:tjzyg&r= |
| By: | Andrea Civelli; Arya Gaduh; Alexander D. Rothenberg; Yao Wang |
| Abstract: | We use detailed data from Indonesian cities to study how variation in density within urban areas affects social capital. For identification, we instrument density with soil characteristics, and control for community averages of observed characteristics. Under plausible assumptions, these controls address sorting on observables and unobservables. We find that lower density increases trust in neighbors and community participation. We also find that lower density is associated with lower interethnic tolerance, but this relationship is explained by sorting. Heterogeneity analysis suggests that crime in dense areas undermines community trust and participation, intensifying the negative impact of density. |
| JEL: | D71 H41 R11 |
| Date: | 2022–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:nbr:nberwo:30068&r= |
| By: | Arkam, Fadel |
| Abstract: | Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaiman tertian dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu, tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual adalah berkoperasi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang telah lama dikenal diindonesia yang dikenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian. |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:7jrk5&r= |
| By: | Akbar, Muh. |
| Abstract: | Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan, anomali ini berlaku. Sisi sosial-budaya dinegasikan. Hadirlah korporasi-korporasi yang direncanakan menjadi stimulus pembangunan namun malah jadi alat penghancur kehidupan masyarakat banyak. Hal ini karena sifat dasar sistem kapitalisme, yang mana korporasi-korporasi adalah anak kandungnya, yang akumulatif dan eksploitatif. Pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi akan lumpuh dengan sendirinya. Dengan menyertakan modal ekonomi sebagai senjata utama, tanpa memperhatikan hal lain di luar itu, bisa mendistorsi kepercayaan masyarakat tentang kekuatan kolektifitas sosial. Ada baiknya kita mengingat proses pembangunan selama ini, modal ekonomi sudah banyak yang diinvestasikan baik, natural resources maupun capital resources. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hvw9n&r= |
| By: | yuniarti, ervie |
| Abstract: | Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan, anomali ini berlaku. Sisi sosial budaya dinegasikan. Hadirlah korporasi-korporasi yang direncanakan menjadi stimulus pembangunan namun malah jadi alat penghancur kehidupan masyarakat banyak. Hal ini karena sifat dasar sistem kapitalisme, yang mana korporasi-korporasi adalah anak kandungnya, yang akumulatif 5 dan eksploitatif. Pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi akan lumpuh dengan sendirinya. Dengan menyertakan modal ekonomi sebagai senjata utama, tanpa memperhatikan hal lain di luar itu, bisa mendistorsi kepercayaan masyarakat tentang kekuatan kolektifitas sosial. Ada baiknya kita mengingat proses pembangunan selama ini, modal ekonomi sudah banyak yang diinvestasikan baik, natural resources maupun capital resources. |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:qwua9&r= |
| By: | de Juan, Alexander; Geissel, Daniel; Lay, Jann; Lohmann, Rebecca |
| Abstract: | How do large-scale land acquisitions (LSLAs) increase the risk of conflict, and what kind of policies can mitigate this effect? We address these questions with a systematic and policyoriented synthesis of prior research. First, we suggest a simple conceptual framework linking LSLAs to social conflict through relative deprivation. Second, we present empirical evidence on the associations between land investments and social conflict, drawing on preexisting quantitative and qualitative studies as well as on own descriptive analyses and case studies. Taken together, this evidence suggests that conflicts accompany a substantive share of LSLAs (10 to 20 percent). Specifically, contentious dynamics often start with violations of community interests, which spur largely peaceful community protests that trigger coercion and violence at the hands of armed actors associated with national governments and investors. Third, we develop a set of policy recommendations in highlighting the need for thorough regulatory frameworks, meaningful consultation, and full transparency. |
| Keywords: | Sub-Saharan Africa,Southeast Asia,large-scale land acquisitions,social conflict,relative deprivation |
| JEL: | Q15 Q18 D74 |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:gigawp:328&r= |
| By: | , Nengsi |
| Abstract: | Mengenai konsep hidup baru atau manusia baru ini, seringkali menjadi pemahaman yang salah bagi orang percaya. Di mana bagi sebagian orang, mereka menganggap bahwa manusia baru atau kelahiran kembali adalah orang yang telah dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam menemukan arti atau makna yang sesungguhnya dari manusia baru atau hidup baru. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: menguraikan konsep tentang kelahiran baru (manusia baru) dari konsep teologi Paulus; dan menguraikan bagaimana implementasi tentang manusia baru dalam perkembangan gereja masa kini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti Alkitab, buku, jurnal, artikel lainnya. Dari uraian tentang konsep manusia baru dari teologi Paulus dan implikasinya bagi orang Kristen, maka peneliti memberi kesimpulan bahwa manusia baru atau hidup baru berarti sebuah kehidupan di dalam Kristus di mana orang yang dulunya hidup dalam dosa, namun telah berbalik kepada Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki hidup untuk memuliakan Tuhan. |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:9g27a&r= |
| By: | Azifah, Nurul |
| Abstract: | Kelembagaan koperasi adalah penting karna menentukan tujuan kegiatan, status,hukum, manajemen, dan sumber daya manusia di dalam koperasi. Oleh karna itu, ketika hendakmendirikan koperasi , kita harus melihat arah dan tujuan koperasi ekonomi para pendiriOrganisasi Koperasi Pengorganisasian menghasilkan suatu susunan tugas atau tanggung jawabyang terdiri dari bagian – bagian yang terintegasikan melalui hubungan antar bagian dalamkoperasi. Melalui pengorganisasian terjadilah kerja antar orang, antar kelompok, dan antarbagian. Struktur organisasi koperasi dapat ditinjau dari segi intern organisasi koperasi dan segiekstern organisasi koperasi. Struktur intern organisai koperasi melibatkan unsur-unsur didalamorganisais itu sendiri. Struktur organisasi intern mengatur pembagian tugas dan wewenangorang-orang yang bekerja didalam koperasi dan mendeskripsikan jenis hubungan dan tanggungjawab setiap jabatan |
| Date: | 2022–04–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8cnm6&r= |
| By: | Rifaldi, Muh |
| Abstract: | Suatu organisasi baik yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi tentunya tidak bisa berjalan dengan cara sendiri sendiri atau dengan kata lain,perlu bantuan orang atau organisasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada kaitan kegiatan usaha maupun tidak ada kaitan dengan bidang usahanya. Demikian halnya dengan organisasi koperasi yang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang ekonomi, maka perlu kerjasama dengan organiasasi lain baik itu organisasi koperasi maupun bukan koperasi, baik berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak berkaitan dengan bidang usahanya, dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan masalah kerjasama koperasi antar koperasi, dan koperasi dengan bidang usaha lainnya telah diatur dalam pasal 58 ayat 1 undang-undang no.25 tahun 1992 tentang pengkoperasian. |
| Date: | 2022–04–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hjry3&r= |
| By: | Tri Vi Dang; Xiaoxi Liu; Florian Morath |
| Abstract: | This paper shows that a transaction tax makes trades in decentralized markets more information sensitive and enlarges the range of information costs for which the equilibrium exhibits private information acquisition and endogenous adverse selection. A transaction tax reduces the probability of trade. The opposite implications hold for a tax on capital gains. The theoretical implications of a transaction tax are tested using a tax policy change in one segment of Singapore’s housing market. Using various proxies for information sensitivity, the triple difference-in-difference analysis shows that a higher transaction tax reduces turnover more strongly when trades are more information sensitive. |
| Keywords: | Bargaining, information acquisition, taxation, transaction tax, capital gains tax, tax incidence, decentralized markets, housing markets, policy experiment, information sensitivity |
| JEL: | C78 D82 D83 G18 H20 |
| Date: | 2022–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:inn:wpaper:2022-08&r= |
| By: | Maharani, Whenny Amelya |
| Abstract: | Perilaku Konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukan melalui pencairan, pembelian,penggunaan,pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Memahai perilaku konsumen penting sekali bagi pengusaha, pemasar, maupun biro iklan. Pemahamamn mengenai begaimana dan mengapa konsumen melakukan keputusan pembeliannya akan dapat membantu pasar untuk membuat keputusan–keputusan yang tepat dalam menentukan strategi pemasarannya. Kata Kunci : Pemasaran, konsumen, perilaku konsumen |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:yr5sb&r= |